Langkah Sinkronisasi SPBE dengan RPJMD

Langkah Sinkronisasi SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi bagian penting dalam penyusunan arah transformasi digital pemerintah daerah. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak boleh berjalan sebagai program teknologi yang terpisah dari perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya, SPBE harus menjadi instrumen strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja daerah.

Dalam kerangka pemerintahan modern, SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Definisi dan arah umum ini sejalan dengan kebijakan SPBE nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengapa SPBE Harus Sinkron dengan RPJMD?

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Di dalamnya terdapat arah kebijakan kepala daerah, prioritas pembangunan, program perangkat daerah, indikator kinerja, serta target capaian pembangunan. Jika SPBE tidak disinkronkan dengan RPJMD, maka program digitalisasi berisiko hanya menjadi proyek aplikasi, bukan alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah juga perlu disusun dengan memperhatikan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, dan RPJMD. Beberapa materi evaluasi SPBE menegaskan bahwa Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, dan RPJMD.

Baca juga: Bimtek Perencanaan Daerah 2026: Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 Asta Cita

1. Memetakan Visi, Misi, dan Program Prioritas Daerah

Langkah pertama adalah membaca kembali dokumen RPJMD secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, serta indikator kinerja utama yang membutuhkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Contohnya, apabila RPJMD memuat prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, maka SPBE harus diarahkan untuk memperkuat layanan digital, integrasi data, sistem pengaduan masyarakat, layanan administrasi pemerintahan, dan kanal informasi publik. Jika prioritas daerah adalah peningkatan akuntabilitas kinerja, maka SPBE perlu mendukung sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi.

2. Mengidentifikasi Kebutuhan Layanan Digital Perangkat Daerah

Setelah prioritas RPJMD dipetakan, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kebutuhan layanan digital pada setiap perangkat daerah. Proses ini dapat dilakukan melalui inventarisasi aplikasi, layanan administrasi, layanan publik, basis data, infrastruktur TIK, keamanan informasi, dan proses bisnis yang berjalan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap aplikasi atau layanan digital memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Aplikasi yang tidak mendukung sasaran RPJMD perlu dievaluasi, sedangkan layanan digital yang berhubungan langsung dengan target pembangunan perlu diperkuat.

Baca juga: Bimtek Perencanaan Daerah 2026: Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 Asta Cita

3. Menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arah Pembangunan Daerah

Arsitektur SPBE Daerah berfungsi sebagai kerangka dasar penyelenggaraan SPBE. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan, serta layanan SPBE. Sinkronisasi dengan RPJMD dilakukan dengan memastikan bahwa setiap domain arsitektur SPBE mendukung program pembangunan daerah.

Misalnya, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan daerah dapat dikaitkan dengan penguatan layanan digital rumah sakit, integrasi data fasilitas kesehatan, sistem antrean layanan, dan dashboard monitoring pelayanan. Program peningkatan tata kelola keuangan daerah dapat disinkronkan dengan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

4. Menyusun Peta Rencana SPBE Daerah

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang menggambarkan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Dokumen ini memuat rencana pengembangan tata kelola, manajemen, layanan, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan audit TIK.

Dalam konteks pemerintah daerah, Peta Rencana SPBE harus menjadi turunan strategis dari RPJMD. Artinya, program SPBE tidak hanya memuat daftar aplikasi, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kebutuhan digital, sasaran pembangunan, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, perangkat daerah penanggung jawab, serta kebutuhan anggaran.

5. Menghubungkan SPBE dengan Renstra Perangkat Daerah

Sinkronisasi SPBE tidak cukup hanya pada level RPJMD. Setiap perangkat daerah perlu menurunkan arah SPBE ke dalam Renstra perangkat daerah. Dengan cara ini, program digitalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas komunikasi dan informatika, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai urusan masing-masing.

Contohnya, Bappeda dapat memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan, BPKAD dapat mengintegrasikan sistem keuangan dan aset, BKPSDM dapat mengembangkan layanan kepegawaian digital, sedangkan DPMPTSP dapat memperkuat layanan perizinan online. Semua program tersebut harus tetap berada dalam satu kerangka arsitektur dan peta rencana SPBE daerah.

6. Menentukan Indikator Kinerja SPBE

Agar sinkronisasi SPBE dengan RPJMD dapat diukur, pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas. Indikator tersebut dapat berupa peningkatan indeks SPBE, jumlah layanan publik digital yang terintegrasi, persentase layanan administrasi yang terdigitalisasi, tingkat integrasi data antarperangkat daerah, atau tingkat kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi.

Indikator ini penting agar pelaksanaan SPBE tidak berhenti pada pengadaan sistem, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Baca juga: Bimtek Perencanaan, Penganggaran Keuangan Daerah yang Efektif & Berbasis Kinerja

7. Mengintegrasikan Perencanaan SPBE dengan Penganggaran

Program SPBE yang sudah diselaraskan dengan RPJMD perlu dimasukkan ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebutuhan pengembangan aplikasi, infrastruktur, keamanan, integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, dan audit TIK memiliki dukungan anggaran yang rasional.

Tanpa integrasi dengan penganggaran, Peta Rencana SPBE hanya menjadi dokumen administratif. Oleh karena itu, setiap kegiatan SPBE perlu dikaitkan dengan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan output yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

8. Melakukan Reviu dan Evaluasi Berkala

Sinkronisasi SPBE dengan RPJMD perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program digitalisasi masih relevan dengan arah pembangunan daerah, perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta capaian indikator kinerja. Reviu juga penting untuk menghindari tumpang tindih aplikasi, pemborosan anggaran, dan lemahnya integrasi data.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi melalui forum koordinasi SPBE, audit TIK, monitoring capaian indikator, dan pemutakhiran Peta Rencana SPBE. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan SPBE pada tahun berikutnya.

Penutup

Sinkronisasi SPBE dengan RPJMD merupakan langkah strategis untuk memastikan transformasi digital daerah berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan. SPBE tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan aplikasi atau teknologi, tetapi sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan memetakan prioritas RPJMD, menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE, menghubungkannya dengan Renstra perangkat daerah, menetapkan indikator kinerja, serta mengintegrasikannya dengan penganggaran, pemerintah daerah dapat membangun SPBE yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, dan evaluasi berkala, sinkronisasi SPBE dengan RPJMD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.