Bimtek Reviu Perencanaan dan Keuangan Daerah

Bimtek Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah dalam memahami proses reviu terhadap dokumen perencanaan dan dokumen keuangan daerah. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berjalan selaras, tertib, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, dokumen perencanaan dan dokumen keuangan memiliki hubungan yang sangat erat. Perencanaan pembangunan daerah menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan, sedangkan dokumen keuangan daerah menjadi instrumen pembiayaan untuk melaksanakan prioritas pembangunan tersebut.

Pengertian Reviu Dokumen Perencanaan dan Keuangan Daerah

Reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah proses penelaahan atas dokumen perencanaan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah disusun sesuai kaidah perencanaan, prioritas pembangunan, target kinerja, dan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dapat mencakup dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Sementara itu, reviu dokumen keuangan daerah adalah proses penelaahan atas dokumen penganggaran dan keuangan daerah untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dokumen yang berkaitan antara lain KUA, PPAS, RKA-SKPD, rancangan APBD, perubahan APBD, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan Bimtek Reviu Dokumen Perencanaan dan Keuangan Daerah

Tujuan utama bimtek ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pedoman reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah. Peserta diharapkan mampu memahami mekanisme reviu, tahapan pelaksanaan, ruang lingkup pemeriksaan, teknik identifikasi permasalahan, serta penyusunan hasil reviu yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dokumen daerah.

Melalui bimtek ini, pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih sinkron, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Reviu yang baik akan membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian antara program prioritas, indikator kinerja, pagu anggaran, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pentingnya Reviu dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Reviu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dokumen daerah sebelum ditetapkan atau digunakan dalam proses berikutnya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan persoalan seperti ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kinerja yang belum terukur, target yang tidak realistis, serta kegiatan yang belum sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya reviu, perangkat daerah dapat memperoleh masukan perbaikan sebelum dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini penting agar APBD benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup Materi Bimtek

Materi yang dapat dibahas dalam bimtek pedoman reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah antara lain:

• Kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah.
• Hubungan antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan APBD.
• Prinsip sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah.
• Pedoman pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.
• Pedoman pelaksanaan reviu dokumen keuangan daerah.
• Teknik reviu konsistensi program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran.
• Identifikasi risiko dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
• Peran APIP dalam reviu dokumen daerah.
• Penyusunan catatan hasil reviu dan rekomendasi perbaikan.
• Strategi peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan daerah.

Peran APIP dalam Reviu Dokumen Daerah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan terbatas atas kualitas dokumen perencanaan dan keuangan daerah. APIP tidak mengambil alih tugas penyusun dokumen, tetapi melakukan penelaahan untuk memastikan proses dan substansi dokumen telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Melalui reviu, APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap dokumen yang belum selaras, belum lengkap, atau belum mendukung pencapaian target kinerja daerah. Oleh karena itu, aparatur pengawasan perlu memahami teknik reviu yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi dengan baik.

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan

Salah satu fokus penting dalam bimtek ini adalah sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang dibiayai APBD benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan antara sasaran pembangunan, indikator kinerja, target capaian, dan alokasi anggaran. Dengan dokumen yang sinkron, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas belanja daerah dan memperkuat akuntabilitas kinerja.

Baca juga: Langkah Sinkronisasi SPBE dengan RPJMD

Peserta yang Disarankan Mengikuti Bimtek

Bimtek ini relevan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi dokumen daerah. Peserta yang disarankan antara lain:

Baca juga: Bimtek Perencanaan Daerah 2026: Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 Asta Cita

• Inspektorat daerah dan APIP.
• Bappeda atau Bapperida.
• BPKAD atau badan keuangan daerah.
• Bagian administrasi pembangunan.
• Pejabat perencana perangkat daerah.
• Kasubbag program dan keuangan.
• PPK-SKPD dan PPTK.
• Tim anggaran pemerintah daerah.
• Aparatur yang menangani RKPD, Renja, RKA-SKPD, KUA, PPAS, dan APBD.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara reviu dokumen perencanaan dan dokumen keuangan daerah. Peserta juga dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca keterkaitan antar dokumen, menemukan ketidaksesuaian, menyusun catatan reviu, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif.

Baca juga: Bimtek Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan dan Keuangan Daerah Permendagri 3/2026

Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini membantu memperkuat kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran. Dokumen yang direviu dengan baik akan lebih siap digunakan dalam proses pembahasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami pedoman reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.
• Memahami pedoman reviu dokumen keuangan daerah.
• Menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
• Menilai kesesuaian indikator, target, program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu anggaran.
• Menyusun catatan hasil reviu secara sistematis.
• Memberikan rekomendasi perbaikan dokumen daerah.
• Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.

Kesimpulan

Bimtek Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah merupakan program penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal pemerintah daerah. Reviu yang dilakukan secara tepat akan membantu memastikan bahwa dokumen daerah tersusun secara konsisten, terukur, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Melalui kegiatan ini, aparatur daerah diharapkan mampu melaksanakan reviu dengan lebih profesional, memahami hubungan antar dokumen, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.