Bimtek Pengarusutamaan Gender

Bimtek Pengarusutamaan Gender : Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Pemerintah

Bimtek ini membahas strategi implementasi kebijakan berperspektif gender, teknik evaluasi program inklusif, serta peran pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor.

Pemerintah memiliki peran dalam memastikan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender. Pengarusutamaan gender bukan hanya kewajiban, tetapi juga strategi untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Melalui Bimtek Pengarusutamaan Gender, peserta akan mendapatkan wawasan tentang kebijakan gender di sektor pemerintahan, strategi implementasi program berbasis gender, serta teknik evaluasi dampak kebijakan bagi kelompok rentan. Wujudkan kesetaraan dalam pembangunan daerah Anda!

  • Mendorong Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Pemerintah

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, implementasi konsep gender dalam peraturan dan program masih sering mengalami hambatan. Melalui Bimtek Pengarusutamaan Gender, peserta akan mempelajari strategi dalam menyusun kebijakan yang berperspektif gender, serta teknik dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema:

Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Pemerintah

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, atau kompetensi di dalam hal Tata kelola Pemerintahan & Administrasi di bidang Pengarusutamaan Gender.

[wpcode id=”1602″]

Materi Pelatihan

  • Strategi Implementasi Kebijakan Berperspektif Gender

Materi dalam Bimtek Pengarusutamaan Gender mencakup analisis kebijakan berbasis gender, strategi implementasi program inklusif, serta teknik evaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat. Pelatihan ini juga akan mengajarkan bagaimana mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

Target Peserta

  • Pejabat Pemerintah dan LSM yang Bergerak di Bidang Gender.

Bimtek ini ditujukan bagi ASN di bidang perencanaan pembangunan daerah, instansi terkait kesetaraan gender, serta LSM yang bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan dan anak.

Kami berharap keikutsertaan Bapak/Ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pendaftaran, silakan menghubungi:

Bimtekhub LogoMasrianto
Admin Konfirmasi
📞 0853 1544 8868 | ✅ 0811-1791-779
✉️ konfirmasi[a]bimtekhub.com
🌐 www.bimtekhub.com

Kota tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis : Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali, Lombok, Palembang, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya.


 

Tag : bimtek gender, kesetaraan gender, kebijakan inklusif, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, kebijakan berperspektif gender

Instansi Narasumber

Narasumber dari Instansi Profesional

Kegiatan bimtek dan diklat menghadirkan narasumber dari instansi, lembaga, dan praktisi yang relevan dengan materi pelatihan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum Republik Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah