Bimtek Penanaman Modal

Bimtek Penanaman Modal : Meningkatkan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Bimtek ini membahas regulasi investasi, strategi promosi penanaman modal, serta teknik optimalisasi perizinan guna meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor.

Investasi adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, tetapi sering kali terkendala oleh regulasi yang kompleks, birokrasi yang panjang, serta kurangnya promosi investasi. Bimtek Penanaman Modal ini bertujuan untuk membekali ASN dengan strategi menarik investor, regulasi investasi terbaru, serta teknik mempercepat proses perizinan investasi guna meningkatkan daya saing daerah.

Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak daerah menghadapi kendala dalam menarik investor akibat regulasi yang kompleks dan minimnya fasilitas penunjang. Bimtek Penanaman Modal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ASN tentang regulasi investasi terbaru, strategi promosi investasi, serta mekanisme perizinan yang ramah investor guna meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema:

Meningkatkan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, atau kompetensi di dalam hal Sektor Khusus di bidang Penanaman Modal.

[wpcode id=”1602″]

Materi Pelatihan

  • Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah.
  • Strategi Meningkatkan Investasi di Daerah.

Bimtek ini akan membahas strategi promosi investasi, mekanisme perizinan investasi yang cepat dan efisien, serta pengelolaan hubungan dengan investor. Selain itu, peserta juga akan diberikan wawasan tentang regulasi terbaru terkait penanaman modal serta studi kasus dari daerah yang berhasil menarik investasi dalam skala besar.

Target Peserta

  • ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelaku Investasi.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di bidang investasi dan penanaman modal, pejabat daerah, serta pelaku usaha yang ingin memahami regulasi investasi terbaru. Peserta akan mempelajari strategi menarik investor, mekanisme perizinan investasi, serta pengelolaan hubungan dengan investor guna meningkatkan daya saing daerah.

Kami berharap keikutsertaan Bapak/Ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pendaftaran, silakan menghubungi:

Bimtekhub LogoMasrianto
Admin Konfirmasi
📞 0853 1544 8868 | ✅ 0811-1791-779
✉️ konfirmasi[a]bimtekhub.com
🌐 www.bimtekhub.com

Kota tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis : Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali, Lombok, Palembang, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya.


Tag : bimtek investasi, bimtek penanaman modal, kebijakan investasi, regulasi investasi, promosi investasi, perizinan usaha

Instansi Narasumber

Narasumber dari Instansi Profesional

Kegiatan bimtek dan diklat menghadirkan narasumber dari instansi, lembaga, dan praktisi yang relevan dengan materi pelatihan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum Republik Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah