Bimtek Pertanahan

Bimtek Pertanahan  : Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif

Pelatihan ini membahas regulasi pertanahan terbaru, strategi perencanaan tata ruang, dan teknik penyelesaian sengketa lahan guna memastikan pembangunan daerah yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Pengelolaan pertanahan dan perencanaan tata ruang kota harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, serta lingkungan. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan konflik lahan serta ketidakseimbangan pembangunan.

Dalam Bimtek Pertanahan & Tata Ruang Kota, peserta akan memahami regulasi terbaru, teknik pemetaan lahan, serta strategi perencanaan wilayah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadilah bagian dari pembangunan yang terencana dan berkelanjutan!

  • Menjaga Keseimbangan Pembangunan dengan Tata Ruang yang Tepat

Perencanaan tata ruang yang tidak sesuai dengan regulasi dapat menyebabkan konflik lahan, ketidakseimbangan pembangunan, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perencanaan wilayah, kebijakan pertanahan, serta pemetaan yang akurat sangat dibutuhkan bagi aparatur pemerintah. Bimtek Tata Ruang dan Pertanahan ini akan membekali peserta dengan strategi dan teknik dalam merancang tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema:

Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, atau kompetensi di dalam hal Pembangunan & Infrastruktur di bidang Pertanahan.

[wpcode id=”1602″]

Materi Pelatihan

  • Regulasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan
  • Teknik mediasi yang efektif dalam sengketa pertanahan.
  • Simulasi proses mediasi dengan berbagai peran (mediator, pihak bersengketa).
  • Identifikasi akar masalah dan kepentingan pihak yang bersengketa.
  • Penyusunan kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak.
  • Etika dan standar perilaku mediator.

Dalam Bimtek Tata Ruang dan Pertanahan ini, peserta akan dibekali dengan pemahaman tentang regulasi tata ruang terbaru, teknik pemetaan lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup strategi penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang seimbang antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan metode kombinasi teori, studi kasus, dan simulasi praktik, peserta dapat langsung mengaplikasikan ilmunya di lapangan.

Target Peserta

  • ASN & Profesional yang Terlibat dalam Perencanaan Tata Ruang

Bimtek ini ditujukan untuk ASN yang bekerja di dinas pertanahan, tata ruang, dan perizinan bangunan, serta pejabat daerah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan wilayah. Selain itu, staf teknis, pengawas lapangan, dan tenaga profesional di bidang infrastruktur juga dapat mengikuti pelatihan ini untuk memahami strategi perencanaan yang sesuai regulasi terbaru.

Kami berharap keikutsertaan Bapak/Ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pendaftaran, silakan menghubungi:

Bimtekhub LogoMasrianto
Admin Konfirmasi
📞 0853 1544 8868 | ✅ 0811-1791-779
✉️ konfirmasi[a]bimtekhub.com
🌐 www.bimtekhub.com

Kota tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis : Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali, Lombok, Palembang, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya.


 

Tag : bimtek pertanahan, bimtek tata ruang, perencanaan tata ruang, regulasi pertanahan, kebijakan tata ruang, pembangunan daerah, pemetaan lahan, sengketa lahan

Instansi Narasumber

Narasumber dari Instansi Profesional

Kegiatan bimtek dan diklat menghadirkan narasumber dari instansi, lembaga, dan praktisi yang relevan dengan materi pelatihan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum Republik Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah