Bimtek Keuangan : Optimalkan Tata Kelola Keuangan Daerah dengan Regulasi Terbaru!

Bimtek ini membahas strategi pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta teknik audit dan pengawasan keuangan.

Dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kunci keberhasilan tata kelola yang baik. Dengan regulasi yang terus berkembang, penting bagi ASN untuk memahami kebijakan terbaru terkait anggaran, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan, peserta akan mendapatkan wawasan mendalam tentang peraturan terbaru, strategi efisiensi anggaran, serta teknik penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintahan. Tingkatkan kompetensi Anda dan pastikan pengelolaan keuangan yang lebih profesional!

Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Di tengah perubahan regulasi dan tuntutan transparansi keuangan, ASN dan pejabat pengelola keuangan sering menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan, optimalisasi anggaran, serta kepatuhan terhadap aturan terbaru. Tanpa pemahaman yang mendalam, risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran bisa meningkat. Melalui Bimtek Keuangan ini, peserta akan mendapatkan panduan lengkap tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi terbaru.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema:

Optimalkan Tata Kelola Keuangan Daerah dengan Regulasi Terbaru

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, atau kompetensi di dalam hal Keuangan dan Pengelolaan Aset di bidang Keuangan.

Adapun jadwal dan tempat kegiatan sebagai berikut :

Pendaftaran dan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pendaftaran, Silakan menghubungi kontak.

• Surat Resmi, Jadwal lengkap dan lokasi pelaksanaan dapat diperoleh setelah konfirmasi.

Jadwal Bimtek Bulan Ini adalah Opsi Referensi Tema/Materi untuk penyelenggaraan Jadwal Bimtek Bulan Depan Klik untuk melihat Opsi atau kegiatan Bimbingan teknis berikutnya.

Materi Pelatihan

• Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran yang Efektif

Dalam Bimtek Keuangan ini, peserta akan dibekali dengan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan daerah, pengelolaan APBD/APBN, serta strategi optimalisasi anggaran berdasarkan regulasi terbaru. Selain itu, bimtek ini juga akan membahas mekanisme audit dan pengawasan keuangan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah.

Target Peserta

• Pengelola Keuangan Pemerintah dan Auditor.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi ASN di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bendahara instansi pemerintah, auditor keuangan, serta pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengawasan laporan keuangan pemerintah. Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang strategi pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi keuangan, serta teknik penyusunan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kami berharap keikutsertaan Bapak/Ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pendaftaran, silakan menghubungi:

Masrianto Admin Konfirmasi 📞 0853 1544 8868 | ✅ 0811-1791-779 ✉️ konfirmasi[a]bimtekhub.com 🌐 www.bimtekhub.com

Kota tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis : Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali, Lombok, Palembang, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya.

---

Sejumlah opsi tema Bimbingan Teknis Keuangan Daerah berikut ini dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis.

Silakan memanfaatkan kolom pencarian untuk menemukan tema yang sesuai dengan preferensi Anda!.

No	Judul Tema
1	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah
3	Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)
4	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
5	Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
6	Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis
7	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020)
8	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah
9	Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI)
10	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11	Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah
12	Penyusunan RBA BLUD
13	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
14	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
15	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
16	Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
17	Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
18	Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
19	Nasional Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
20	Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
21	Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
22	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
23	Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
24	Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah
25	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah
26	Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
27	Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
28	Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
29	Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara
30	Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
31	Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara
32	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya
33	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
34	Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
35	Penyusunan RKPD
36	Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
37	Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
38	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
39	Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
40	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
41	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
42	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
43	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
44	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
45	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
46	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
47	Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
48	Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019
49	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019
50	Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
51	Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
52	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No 12 Tahun 2019
53	Pelayanan Publik
54	Standar Pelayanan Minimal (SPM)
55	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP
56	Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
57	Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
58	Perencanaan SKPD/OPD
59	Pengelolaan Lingkungan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Untuk Meningkatkan Manfaat, Baik Dari Aspek Ekonomi, Organisasi Maupun Lingkungan Hidup
60	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
61	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
62	Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
63	Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
64	Implementasi PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
65	Peningkatan Kapasitas dan Tupoksi Staf Ahli Berdasarkan Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, terdapat penegasan kedudukan dan tata hubungan kerja staf ahli
66	Staf Ahli Bupati, Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
67	Staf Ahli Walikota, Peningkatan Efektifitas Peran, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
68	Renstra dan Renja OPD - Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renstra dan Renja OPD
69	RPJMD RKPD RENSTRA RENJA
70	Perencanaan Dan Evaluasi RPJMD, RKPD Serta Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
71	Sisdur Penyusunan laporan Keuangan Pada SKPD, SKPKD Serta Mekanisme Penyusunan RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD Dan Penyusunan RTRW Prov, Kab/Kota Dalam Menyongsong Pembangunan Di Daerah
72	Dinas Kesehatan: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dalam Pelayanan Publik Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Governance)
73	Peran KESBANGPOL dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
74	Peran Kesbangpol dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila
75	Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019
76	Dana Hibah Bansos Sesuai Permendagri 123 Tahun 2018
77	Tupoksi Dinas Sosial: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial sebagai Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah
78	Dinas Sosial - Tentang: Sosialisasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Mekanisme Penginputan usulan DAK fisik bidang sosial
79	Mekanisme Penyusunan Keuangan dan Pelaksanan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi , Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah Serta Manajemen Kepegawaian
80	Pengelolaan Barang dan Aset Milik Negara/Daerah serta Program Penilaian Aset bagi Bendahara Barang SKPD Sesuai Permendagri No 21 Tahun 2018
81	Pengelolaan dan Penatausahan Barang/Aset Milik Daerah Serta Strategi Menuju Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
82	Implementasi Permendagri No 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
83	Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2018
84	Tatacara Pengelolaan Kearsipan Yang Praktis Dan Efisien
85	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kinerja Serta Membangun Etika dan Moral Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Public Governance
86	Implementasi PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
87	Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS Sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019
88	Kepegawaian ASN, Implementasi Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pengawai Negeri Sipil
89	Sosialisasi Permenpan RB No 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
90	Sosialisasi Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda)
91	Penerapan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN (Aparatur Sipil Negara)
92	Implementasi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) yang Menduduki Jabatan Fungsional
93	Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sesuai Permenpan RB No 8 Tahun 2019
94	Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
95	Implementasi Permendagri No 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
96	Implementasi PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
97	Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019
98	Tehnik Pengadaan dan Pedoman Pelaksanaan Bina Usaha Aneka Industri Sesuai Dengan Potensi Daerah
99	Sosialisasi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
100	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Mekanisme Pengelolaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Manajemen Asset/Barang Daerah.
101	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
102	Strategi Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa Berdasarkan PERPRES No. 16 Tahun 2018
103	Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
104	Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Mekanisme Pengelolaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Manajemen Asset/Barang Daerah
106	Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB Pemerintah Daerah Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
107	Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak
108	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan (PAD) serta Sosialisasi PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
109	Perpajakan - Peran dalam Pendapatan Objek dan Subjek PBB P2 dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
110	Sosialisasi PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
111	Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Potensi Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
112	Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
113	Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah
114	Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony (MC) di Provinsi/Kabupaten/kota
115	Manajemen Keprotokolan Dalam rangka Meningkatan Wawasan, Keterampilan, Etika dan Pengetahuan Bagi Protokol Serta MC /Master of Ceremony di Daerah
116	Penerapan BLUD bagi RSUD dan Puskesmas serta PPK BLUD
117	Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Serta Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran RBA BLUD Sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD
118	Peningkatan Pelayanan serta Arah kebijakan Asset dan Anggaran BLUD Berdasarkan PERMENDAGRI RI No. 79 Tahun 2018
119	Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
120	Implementasi Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Bagi Instansi Pemerintah Daerah
121	Manajemen PNS sesuai Implementasi PP No. 17 tahun 2020 serta Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
122	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 serta Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
123	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
124	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penatausahaan Keuangan bagi Pengguna Anggaran, PPK, PPTK dan Bendahara
125	Tata Cara Penyusunan, Verifikasi dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP bagi PA, PPK, PPTK, Bendahara dan Pengelolaan Asset di Lingkungan PEMDA dan Sekretariat DPRD
126	Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
127	Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK, Bendahara, dan PPTK
128	Penyusunan dan Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
129	Tata Cara Pembuatan Naskah Pidato / Konseptor Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
130	Peningkatan Kapasitas serta Peran dan Tupoksi Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
131	Peningktan Kinerja Pimpinan & Anggota BAPEMPERDA DPRD
132	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
134	Pendalaman Tugas serta Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju (Good Governance)
135	Peningkatan Hard dan Soft Skills Alat Kelengkapan DPRD serta Peran dan Tufoksi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
136	Peningkatan Tupoksi Sekretariat DPRD
137	Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli dalam Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
138	Tugas Pokok Sekretariat DPRD, Humas, Protokol, Risalah, Persidangan & Perundang Undang dalam Mengkoordinir Perencanaan, Pengendalian Terhadap Program dan Kegiatan, Administrasi serta Peningkatan Sumberdaya di Lingkungan
139	Fungsi Pengawasan Keuangan DPRD dan Tatacara Penyusunan dan Pengelolaan Akutansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dan Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2022
140	Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Efektifitas dalam mencermati LKPJ Akhir Tahun
141	Peran DPRD dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
142	Strategi Kader Parpol dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif, Pilkada dan Pilpres Serta Sosialisasi PP NO. 12 TAHUN 2018 Tentang Tatib DPRD
143	Tugas Pokok Sekretariat DPRD, Humas, Protokol, Risalah, Persidangan & Perundang Undang dalam Mengkoordinir Perencanaan, Pengendalian Terhadap Program dan Kegiatan, Administrasi serta Peningkatan Sumberdaya di Lingkungan DPRD serta Pedoman Penyusunan APBD
144	Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD
145	Peran Alat Kelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD
146	Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten Dan Kota
148	Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan
149	Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD Serta Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah
150	Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kinerja Yang Sistematis Dan Efektif
151	Penguatan Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD
152	Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Sesuai PP No. 18 tahun 2017
153	Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
154	Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah
155	Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik Dewan
156	Manajemen Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Keprotokolan, Kehumasan dan Persidangan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Menciptakan Citra Positif di Lingkungan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) dan Profesional
157	Peran DPRD Dalam Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembangunan Berkelanjutan
158	Peran Dharma Wanita dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keluarga serta peran sebagai istri dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance
160	Tim Penggerak PKK "Penguatan dan Peran Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan serta Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga"
161	Penguatan dan Pengelolaan Program PKK Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
162	Paradigma Baru Peran Perempuan dalam Politik Pemerintahan
163	Peran Perempuan dalam Kanca Politik Pemerintahan serta Penyetaraan Gender dalam Menyikapi Kehidupan Ekonomi Keluarga dan kehidupan Bernegara
164	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender tentang perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia
165	Penegakan Etika Dan Profesionalisme Perempuan Terhadap Kepemimpinan Dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Di Daerah
166	Peran Perempuan Dalam Penerapan Pendidikan Politik Di Daerah
167	Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan
168	Penanggulangan Bencana Daerah
169	Peran Pemerintah dalam Penanganan Penanggulangan Bencana Daerah serta Tatacara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pasca Bencana di Daerah
170	Peran Pemerintah dalam Penanganan Penanggulangan Bencana Daerah serta Penyaluran Bantuan Yang cepat dan Tepat
171	Penguatan Manajemen Penanganan Bencana
172	Manajemen Pengelolaan Air Bersih
173	Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan SDM di Lingkungan SATPOL PP Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia
174	Peningkatan Kinerja dan Tupoksi SATPOL PP dalam menjalankan tugas - tugasnya untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur untuk mewujudkan pemerintahan yang baik(Good Governance)
175	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja
176	Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
177	Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas mutu Pendidikan
178	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Rangka Terselenggaranya Proses Pendidikan Secara Efektif Dan Efisien
179	Siskeudes Sistem Keuangan Desa 2.0.7
180	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa
182	Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
183	peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Resiko Hukum Kesalahan dan Penyalahgunaan Keuangan Desa serta Tata Cara pengelolaan Keuangan Desa yang Ekonomis, Efisien, Efektif.
184	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Camat, Dan Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Permendagri No 73 Tahun 2020
185	Sistem Pengelolaan Aset Desa SIPADES
186	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
187	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
188	Penatausahaan Dan Pengelolaan BUMDes
189	Pedoman Umum Program Inovasi Desa PID
190	Pedoman dan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Desa serta Penatausahaan Aset Milik Desa
191	Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBDes sesuai PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Optimalisasi Otonomi Desa
192	Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
193	Sistem Terpadu Administrasi Data Desa ESTRADA DESA
194	Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa pada APBDes
195	Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
196	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
197	Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa
198	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Sesuai Permendes Nomor 13 Tahun 2020
199	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020
200	Peningkatan Kapasitas dan Tufoksi Kecamatan dan Kelurahan dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
201	Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam mewujudkan Pelayanan Prima Di Kecamatan Dan Kelurahan
202	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
203	Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Serta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
204	Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Sesuai Permendagri 130 Tahun 2018
205	Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Aplikasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
206	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Serta Sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
207	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
208	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
209	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
210	Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021
211	Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 serta Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP. No. 12 tahun 2019
212	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2020 Serta Pokok-Pokok Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
213	Sosialisasi Permendagri No 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Permendagri No 40 Tahun 2020)
214	Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (Permendagri No. 38 Tahun 2018) Serta Sosialisasi PMK Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
215	Pedoman Penyusunan Apbd Tahun Anggaran 2019 Serta Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
216	Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang RKPD Tahun 2023
217	Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2021
218	Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2021)
219	Pedoman Penyusunan RKPD Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
220	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019
221	Pedoman Penyusunan RKA – SKPD dan RKA – PPKD Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
222	Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah
223	Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
224	Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
225	Sosialisasi PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
226	Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
227	Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018
228	Tatacara Penyusunan KUA PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD Serta Evaluasi APBD
229	Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
230	Sosialisasi PMK No 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
231	Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
232	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
233	Manajemen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual sesuai PERMENDAGRI RI No. 4 Tahun 2018
234	Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Metode Penatausaan Barang Milik Daerah bagi SKPD/OPD
235	Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien, Transparan dan Akuntabel serta Laporan Keuangan dan Akuntansi Yang Berbasis Akrual
236	Implementasi PP. No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
237	Pedoman serta Tatacara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai SAP menuju opini WTP
238	Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos sesuai PERMENDAGRI RI No. 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga PERMENDAGRI RI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari APBD
239	Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
240	Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Nomor 63 Tahun 2020)
241	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai PP No. 28 tahun 2020 perubahan atas PP No. 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
242	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020)
243	Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020
244	LKPJ LPPD dan EKPPD
245	Sosialisasi PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Penyusunan dan Penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan Pelaksanaan EPPD
246	Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
247	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
248	Peran dan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan